Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei: 58,2 Persen Publik Tak Tahu Nawacita Jokowi-JK

image-gnews
Aktivis BEM SI mengenakan topeng wajah Jokowi-JK dalam demonstrasi peringatan dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di depan Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2016. Saat pilpres, keduanya mempunyai 9 program prioritas yang dikenal dengan Nawacita. TEMPO/Subekti.
Aktivis BEM SI mengenakan topeng wajah Jokowi-JK dalam demonstrasi peringatan dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di depan Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2016. Saat pilpres, keduanya mempunyai 9 program prioritas yang dikenal dengan Nawacita. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSurvei Indo Barometer menunjukkan mayoritas publik tidak mendengar atau mengetahui program pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang dinamakan Nawa Cita. Dalam survei itu, sebanyak 58,2 persen responden menyatakan tidak pernah mendengar atau mengetahui program tersebut, sedangkan 37,6 persen mengetahui.

"Ini memprihatinkan, tiga bulan sebelum masa kampanye pemilihan presiden 2019 yang tahu baru 37-an persen saja," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

Baca:Survei Indo Barometer: 68,6 Persen Masyarakat Puas dengan Jokowi

Dari sejumlah responden yang mengetahui program Nawa Cita, kata Qodari, hanya 38,4 persen yang menyatakan puas terhadap program prioritas itu. Sebanyak 40,6 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab dan 20 persen menjawab kurang puas. "Ternyata info soal Nawa Cita sangat terbatas," ujar dia.

Dari sembilan program Nawa Cita, program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan pedesaan meraih tingkat kepuasan tertinggi dengan 60,4 persen. Pada urutan kedua, perlindungan keamanan bagi seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, pembangunan negara, dan memperkuat negara maritim meraup 53,8 persen.

Program peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui program Indonesia pintar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera berada di urutan ketiga dengan kepuasan 53,4 persen. Keempat, soal reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya memperoleh kepuasan 46,8 persen.

Baca: Survei Charta Politika: Elektabilitas Jokowi Masih Tertinggi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Survei ini mencatat program revoluasi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional mendapat angka kepuasan 46,5 persen. Angka itu dibuntuti program memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui pendidikan kebhinekaan dan ruang-ruang dialog dengan kepuasan 44 persen.

Peringkat ketujuh ditempati program meningkatkan produktivitas rakyat dan meningkatkan daya saing di pasar internasional dengan capaian 43 persen. Program kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik menduduki posisi delapan dengan angka kepuasan 41 persen. Program membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya mendapatkan kepuasan 34,4 persen.

Baca: PDIP Tak Akan Terbuai dengan Survei Elektabilitas Jokowi

Qodari pun menyarankan Jokowi-JK dan jajarannya terus mensosialisasikan sembilan agenda prioritas kabinet kerja itu kepada masyarakat. "Saya sempat berseloroh sebelumnya, 'Cita Citata bahkan lebih terkenal dari Nawa Cita'," ujar dia.

Qodari mengatakan survei tersebut dilaksanakan pada 15 – 22 April 2018. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan 1.200 responden. Margin of error survei sebesar ± 2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95%. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

53 menit lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

2 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

5 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

6 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.


Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

13 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.


Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaiki mobil listrik ESMEKA BIMA EV pada ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo, Kemayoran, Kamis, 16 Februari 2023. Produsen mobil lokal, Esemka, memperkenalkan dua unit prototipe mobil listrik, yaitu Esemka Bima EV Cargo Van dan Passenger Van. Tempo/Tony Hartawan
Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.


Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

14 jam lalu

Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama istri Franka Franklin Makarim dalam puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional 2024 di Indonesia Arena, Kawasan GBK Senayan Jakarta pada Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Youtube Kemendikbud RI.
Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.